DJKN Officials Website - Pelantikan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin

Latest News
PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA DAN OPTIMALISASI DALAM PERENCANAAN Hak Atas Tanah Barang Milik Negara PENATAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) YANG TERTIB DAN AKUNTABEL LANDASAN PEMAHAMAN TERHADAP LKPP QUO VADIS RUU PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Pelantikan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin

Ditulis Oleh Ulin

Jajaran Kantor Wilayah XII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mulai tanggal 21 Juni semakin solid dan kuat dengan telah dilantiknya 25 orang para Pejabat Eselon IV di lingkup Kanwil XII DJKN Banjarmasin berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 344/KM.1/UP.10/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Ditjen Kekayaan Negara Departemen Keuangan oleh Kepala Kanwil XII dengan disaksikan oleh segenap jajaran pejabat eselon III di lingkungan Kanwil XII DJKN Banjarmasin. Disamping itu, dalam pelantikan kali ini Kepala Kanwil XII juga secara bersamaaan melantik Pejabat Juru Sita Piutang Negara pada KPKNL Banjarmasin.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah XII DJKN Banjarmasin mengamanatkan kepada segenap jajaran pejabat, baik eselon III dan IV, bahwa dengan adanya reorganisasi Departemen Keuangan membawa konsekuensi lahirnya Direktorat Jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang merupakan penggabungan dari Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (Direkorat Jenderal Perbendaharaan) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Pada unit eselon I yang baru ini, memiliki tugas dan fungsi yang sangat strategis, sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki core business baru, yang sebelumnya menjadi pengelola piutang negara dan lelang akan menjadi pengelola kekayaan negara. Dan PR besar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam waktu dekat ini adalah pelaksanaan program kerja inventarisasi dan penilaian BMN pada kementerian/lembaga di seluruh Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan, Hukum dan Ham, Agama, dan Pertahanan untuk mendukung akuntabilitas penyusunan LKPP. Sehingga diharapkan LKPP tahun 2008 mencerminkan nilai wajar yang mendekati kondisi sebenarnya dan tidak lagi dinilai disclaimer oleh BPK.